– Meskipun Indonesia telah berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang begitu sulit untuk diraih ternyata masih berlanjut. Setelah terjadi pertempuran di awal kemerdekaan akibat adanya agresi militer Belanda 1 yang berakhir dengan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Renville’ pada Agustus 1947, Belanda kembali melancarkan aksi militernya dalam agresi militer Belanda 2 yang terjadi pada 19 Desember Kejadian Agresi Militer Belanda 2Agresi ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafruddin hari pertama Agresi Militer Belanda 2, Belanda menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kabinet pun mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara KTN sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Jenderal Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul Saat itu Jenderal Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Beliau didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet pun mengadakan sidang dari pagi sampai siang mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Jenderal Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Jenderal Sudirman menolak. Jenderal Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Tetapi setelah dilakukan pemungutan suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap tinggal di dalam dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim surat kepada Syafruddin Prawiranegara yang menyatakan bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia’.Perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda 2Jenderal Soedirman yang saat itu menjabat sebagai panglima besar dan sedang mengalami sakit berat, menghindari serangan pasukan Belanda dengan cara berpindah-pindah tempat. Meskipun sakit dan harus ditandu, beliau tetap memimpin pasukan gerilya TNI. Pada 1 Maret 1949, TNI melakukan serangan umum terhadap Yogyakarta yang sudah diduduki Belanda. Serangan ini dipimpin oleh Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 daerah Wehrkereise III yang membawahi Yogyakarta. Derangan ini dkenal sebagai Serangan Umum 1 Maret’.Serangan oleh TNI ini dilakukan dengan serempak melalui berbagai penjuru kota. Hal ini membuat pasukan Belanda sangat terkejut dan sulit mengendalikan keadaan. Saat itu, TNI berhasil menguasai Yogyakarta meskipun hanya berlangsung singkat sekitar 6 jam mulai pukul hingga 12 siang WIB. Serangan singkat ini memiliki beberapa makna yang bisa dijadikan sebagai modal moral untuk bertempur selanjutnya, antara lain Meningkatkan moral TNI dan rakyat yang tengah berjuangMematahkan moral pasukan BelandaMembuka mata dunia internasional jika TNI masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyerang sekaligus menunjukkan kalau Republik Indonesia masih adaReaksi Dunia terhadap Agresi Militer Belanda 2Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, baik itu 1 dan 2 tentunya dilihat oleh mata dunia internasional, dan hal itu membuat Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional. Bahkan dunia internasional pun mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Negara-negara boneka bentukan Belanda, seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan juga ikut mengutuk tindakan agresi militer Belanda 2. Pada tanggal 20 – 23 Januari 1949, atas usulan Burma Myanmar dan India, digelarlah Konferensi Asia’ di New Delhi, India. Konferensi yang dihadiri oleh beberapa negara di Asia, Afrika, dan Australia telah menghasilkan sebuah resolusi tentang permasalahan Indonesia yang kemudian disampaikan kepada Dewan Keamanan pun mengutuk agresi militer Belanda 2 sebab menurut pandangan PBB, Belanda sudah secara terang-terangan menginjak-injak kesepakatan dalam Perjanjian Renville’ yang saat itu ditandatangai di depan KTN dan wakil dari PBB. Pada 4 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi supaya Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan kembali ke meja perundingan. Setelah itu ada 3 perundingan penting yang dijalankan oleh kedua negara, yaituRoem-RoyenKonferensi Inter-IndonesiaKonferensi Meja Bundar

- Kurang dari sepekan setelah kemerdekaan RI diproklamirkan, Belanda datang lagi dengan membonceng Sekutu. Dimulailah babak baru dalam sejarah panjang perjuangan bangsa, yakni masa revolusi fisik atau masa mempertahankan kemerdekaan. Inilah untuk pertamakalinya rakyat Indonesia benar-benar terlibat peperangan melawan penjajah dalam satu-kesatuan kontak senjata pun terjadi di berbagai tempat, termasuk Jakarta, yang membuat ibukota negara terpaksa dipindah ke Yogyakarta pada awal 1946. Perundingan demi perundingan telah dilakukan, namun justru kerap direspons Belanda dengan serangan yang lebih besar, seperti dua kali agresi militer pada 1947 dan 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pun beberapakali turun tangan demi mendamaikan dua pihak yang terus bertikai itu. Salah satunya melalui Resolusi 67 Dewan Keamanan DK PBB tertanggal 28 Januari 1949, tepat hari ini 69 tahun silam, untuk menghentikan Agresi Militer Belanda II. Memang, setelah turunnya Resolusi 67 DK PBB itu, polemik belum usai secara tuntas. Namun, setidaknya inilah pembuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya karena semakin banyak mendapatkan dukungan dari dunia Kedua Belanda Tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta diserang. Inilah awal Agresi Militer Belanda II. Bahkan, para petinggi RI ditawan, termasuk Sukarno presiden, Mohammad Hatta wakil presiden, Soetan Sjahrir mantan perdana menteri, penasihat presiden, Agus Salim Menteri Luar Negeri, Mohamad Roem Menteri Pendidikan, dan lainnya. Mereka kemudian diasingkan ke luar Jawa. Beruntung, sebelum menjadi tawanan Belanda, Presiden Sukarno sempat mengirimkan surat kuasa kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Selain itu, ditugaskan pula kepada Dr. Soedarsono, Palar, dan Maramis yang berada di New Delhi untuk bersiap membentuk pemerintahan cadangan di India jika PDRI Soedarsono waktu itu adalah wakil tetap RI di New Delhi, Palar merupakan perwakilan Indonesia di PBB, sementara Maramis menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang ditunjuk PDRI mengisi posisi Agus Salim yang ditawan PDRI terus berjuang mengawal eksistensi negara, ketiga tokoh itu beraksi di luar negeri untuk menggalang dukungan dari dunia internasional agar Belanda menghentikan agresi militernya serta mengembalikan para pucuk pimpinan RI yang tengah berstatus sebagai tawanan. Rosihan Anwar 2004 dalam Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia Volume 3 menuliskan, para delegasi Indonesia itu menghadiri sidang DK PBB di Paris pada 22 Desember 1948 hlm. 119. Salah satu bahasan utama dalam forum ini adalah mengenai Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Di depan sidang, Maramis dan kawan-kawan memaparkan situasi sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia, bagaimana Belanda berulangkali melanggar perjanjian dengan menggelar operasi militer, bahkan hingga menawan para petinggi pemerintahan Dukungan Dunia Di sisi lain, Belanda juga tidak mau tinggal diam. Wakil Belanda di PBB menyatakan bahwa keadaan di Indonesia telah kembali normal, dan para pemimpin RI yang ditawan diperkenankan untuk bergerak dengan klaim Belanda tidak terbukti. Dua anggota Komisi Tiga Negara KTN, yakni Merle Cochran dan Thomas Critchley, yang dikirim langsung ke tempat pengasingan pada 15 Januari 1949 ternyata tidak menemukan kebenaran dalam klaim Belanda itu Atmakusumah, Takhta untuk Rakyat, 201194.Fakta tersebut membuat mata dunia terbuka bahwa Belanda menutup-nutupi apa yang sesungguhnyaterjadi. Dukungan pun mengalir untuk Indonesia, salah satunya dari Amerika Serikat –yang semula bersikap netral– yang kemudian mendesak agar segera diadakan perundingan yang lebih serius untuk mengatasi persoalan ini. Gelombang protes terhadap Belanda juga mengalir dari negara-negara Asia. Bahkan, seperti dikutip dari buku Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya 1924-1968 karya Iin Nur Insaniwati 2002, negara-negara ini secara serentak menutup lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda hlm. 77.Mendapatkan angin segar, delegasi Indonesia terus bergerak. Maramis dan Palar terbang ke New York, dan bersama Dr. Soemitro Djojohadikusumo mereka membicarakan peluang kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat Anwar, 2004119.Selanjutnya, para delegasi Indonesia menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi atas undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, pada 20-23 Januari 1949. Forum ini khusus membahas Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara Asia, Afrika, dan Oceania, termasuk India, Cina, Afghanistan, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Yaman, Pakistan, Nepal, Birma Myanmar, Thailand, Filipina, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, juga Australia dan Selandia Baru. Hasilnya cukup signifikan. Forum sepakat meminta PBB agar secepatnya turun-tangan untuk mengatasi persoalan antara Belanda dan Indonesia itu. Meskipun Belanda tetap ngotot mempertahankan sikapnya, namun PBB punya pertimbangan tersendiri dan terbitlah resolusi tertanggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesia. Penjajah Akhirnya Menyerah Resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 memuat beberapa poin penting untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Yang paling penting tentu saja adalah bahwa Belanda wajib segera menghentikan semua aksi militernya di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia harus berhenti pula melakukan perlawanan terhadap itu, DK PBB memerintahkan kepada Belanda untuk membebaskan semua tawanan politik, termasuk para petinggi pemerintahan RI, dan membebaskan mereka dalam untuk kembali menjalankan penting ketiga yang termaktub dalam Resolusi 67 DK PBB adalah dibentuknya United Nations Commission for Indonesia UNCI. Komisi bentukan PBB pengganti KTN ini diberi wewenang yang lebih luas untuk menghasilkan perdamaian antara Belanda dan Indonesia. UNCI bertugas membantu memperlancar perundingan, mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penyusunan Undang-Undang Dasar, juga mendesak Belanda agar segera melakukan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949 Insaniwati, 200278.Meskipun agresi militer akhirnya dihentikan, namun Belanda sempat menolak sebagian besar isi resolusi itu, terutama datang dari Dr. Louis Beel selaku pejabat tertinggi Belanda di Indonesia sekaligus Wakil Agung Kerajaan Belanda. Inilah yang menyebabkan terjadinya Serangan Umum 1 Maret dari dunia internasional yang kian kuat, dukungan PBB untuk Indonesia, ditambah pukulan telak dengan berkobarnya Serangan Umum 1 Maret 1949, membuat Belanda terpaksa membuka peluang digelarnya perundingan lanjutan, termasuk membahas kemungkinan dilakukannya penyerahan kedaulatan. Belanda rupanya tidak berniat melawan dunia, juga ingin menghindari masalah yang lebih pelik dengan PBB. Maka, Kerajaan Belanda bersedia menggelar perundingan yang nantinya dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar atau KMB Julius Pour, Doorstoot naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer, 2009320.Bermula dari dukungan dunia internasional yang menghasilkan Resolusi DK PBB hingga rangkaian kejadian penting lainnya yang berpuncak dengan digelarnya KMB, Belanda akhirnya resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. - Politik Reporter Iswara N RadityaPenulis Iswara N RadityaEditor Ivan Aulia Ahsan

Agresi Militer Belanda I atau Operasi Produk Operatie Product merupakan peristiwa sesudah proklamasi yang dikenal dalam catatan sejarah Indonesia dilakukan oleh Belanda di wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Tujuan dilakukan agresi militer I tersebut adalah untuk merebut daerah – daerah perkebunan penghasil rempah – rempah. Pada saat itu Belanda memang menanggung keuntungan sangat besar dari komoditas rempah – rempah yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Hasil bumi tersebut diperdagangkan secara internasional dan mendatangkan keuntungan besar bagi Kerajaan Belanda, sehingga ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, Belanda akan kehilangan sumber pundi – pundi Belanda difokuskan di tiga tempat yaitu Sumatra Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda menyasar perkebunan tembakau di Sumatra Timur, menguasai seluruh pantai utara Jawa Tengah dan menyasar wilayah perkebunan tebu serta pabrik gula di Jawa Timur. Istilah Operasi Produk tersebut berasal dari Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang tidak lagi mengakui hasil sejarah perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Belanda menggunakan penafsiran mereka sendiri untuk melanggar perjanjian tersebut dan mencari cara untuk kembali menguasai Indonesia. Aksi tersebut sudah tentu menimbulkan dampak agresi militer Belanda I bagi Indonesia dalam beberapa Agresi Militer Belanda IBelanda melancarkan agresi dengan dalih aksi polisionil untuk memulihkan kondisi keamanan di Indonesia untuk mempertahankan penafsiran mereka yang sepihak terhadap perjanjian Linggarjati. Pada saat itu memang terjadi perselisihan akan hasil perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda,namun Belanda memanfaatkannya sebagai celah untuk kembali menguasai Indonesia. Belanda terus memaksa menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara Induk yang ditolak oleh bangsa Indonesia yang menginginkan kedaulatan, lepas dari campur tangan motif ekonomi, Belanda juga memiliki tujuan lain untuk mengepung ibukota RI dan merebut kedaulatan yang telah didapatkan dengan susah payah dan menghancurkan tentara nasional Indonesia. Belanda kemudian menyerang di daerah – daerah Pulau Jawa dan Sumatera sehingga pasukan TNI yang belum siap tercerai berai, namun kemudian mendirikan benteng pertahanan baru dan melakukan strategi perang gerilya Indonesia yang cukup berhasil. Gerakan Belanda menjadi terbatas dan hanya dapat menyerang di kota – kota besar serta jalan raya, sementara tentara Indonesia menguasai wilayah luar kota. Agresi militer Belanda I ini adalah contoh kerugian perjanjian linggarjati dan dampak perjanjian linggarjati bagi Positif Bagi IndonesiaAksi Belanda yang berkedok Aksi Polisionil’ tidak dapat mengelabui dunia internasional yang menentang aksi tersebut sehingga Belanda kehilangan dukungan dari dunia Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat negara Arab kemudian memberikan pengakuan secara de jure akan kemerdekaan RI, dimulai oleh Mesir pada 1947. Diikuti oleh Libanon, Syria, Irak, Afganistan dan Saudi Arabia tahun 1947 juga. Pengakuan tersebut tidak lepas dari peranan penting Sutan Syahrir yang mengirim delegasi pimpinan Agus Salim ke negara – negara Islam di Timur agresi militer Belanda I dengan pengakuan negara – negara Arab tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian Negatif Bagi IndonesiaDampak agresi militer Belanda I yang negatif adalah bahwa kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda, sehingga kekuatan TNI menjadi terjepit .Belanda berhasil menguasai daerah – daerah penting Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin dari 150 ribu orang pasukan Indonesia dari sekitar 500 ribu orang tewas sebagai dampak agresi militer Belanda hanya dari militer, warga sipil juga ikut menjadi Belanda juga mempengaruhi ekonomi Indonesia termasuk pengeluaran biaya untuk keperluan stabilitas politik dan pemerintahan terhadap rakyat Sulawesi Selatan pada Januari 1948 yang dipimpin pasukan Kapten rakyat desa Rawagede sebanyai 491 orang yang dituduh menyembunyikan Lukas Kustaryo dan pasukannya pada Desember rakyat di Jawa Timur yang dimasukkan ke dalam gerbong kereta api maut yang ditutup rapat tanpa ventilasi sehingga seluruh tahanan mati lemas kekurangan perkebunan Indonesia seperti Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur banyak dikuasai oleh Belanda sehingga menimbulkan kerugian untuk negara yang besar secara ekonomi karena biaya perang dan banyaknya bangunan yang beberapa tentara muda seperti Komodor Muda Udara dr. Abdurahman Saleh, Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo karena pesawat Dakota bersimbol palang merah yang mereka tumpangi membawa sumbangan Palang Merah Malaya untuk TNI ditembak jatuh oleh Belanda pada 29 Juli Agresi Militer IReaksi besar dari dunia internasional mengecam agresi militer Belanda I tersebut, berkat desakan India dan Australia pada tanggal 30 Juli 1947 langsung menjadi pembahasan Dewan Keamanan PBB. DK PBB meminta penghentian permusuhan kedua pihak, namun Belanda tetap tidak mempedulikan reaksi keras dari dunia internasional tersebut. Indonesia juga secara resmi melaporkan agresi militer Belanda ke PBB karena telah melanggar perjanjian internasional yaitu tujuan perjanjian menganggap mereka memiliki hak untuk menentukan perkembangan negara Indonesia dengan menghancurkan RI, namun sekutu – sekutu utama Belanda seperti Inggris, Australia dan Amerika tidak mau mengakui hak tersebut kecuali diakui oleh rakyat Indonesia. Dan hal itu tidak mungkin terjadi, yang berarti Belanda harus terus melakukan penaklukan secara militer. Sebagai hasil dari desakan negara – negara lain, PBB kemudian mengambil langkah pertama untuk menghentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa penyerang untuk menghentikan demikian, PBB menganggap masalah antara Belanda dan Indonesia bukan lagi sebagai masalah antara negara jajahan dan penguasanya namun sudah menjadi masalah internasional yang bisa memicu perang dunia. Pada tanggal 25 Agustus 1947 DK PBB membentuk komite untuk menengahi konflik bersenjata Belanda dan Indonesia yang disebut sebagai Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan AS sebagai pihak netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, AS oleh Dr. Frank agresi militer Belanda I bisa diminimalkan dan dihentikan juga berkat perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari peran Indonesia dalam hubungan internasional dan peran Indonesia dalam PBB. Para delegasi Indonesia berusaha memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia layak dan mampu menjadi negara yang berdaulat, terbukti dari munculnya reaksi keras kepada agresi militer yang dilakukan Belanda. Pada tanggal 15 Agustus 1947 pemerintah Belanda akhirnya bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran. Walaupun demikian, Belanda kemudian kembali mengingkari gencatan senjata yang disepakati dalam sejarah perjanjian Renville dan mengingkari latar belakang perjanjian Renville dengan operasi militer yang lebih besar dan dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II.

AgresiMiliter Belanda I membuat dunia internasional melontarkan kecamannya. Baca: Sejarah Singkat dan Kisah Perjuangan Soekarno dalam Kemerdekaan Indonesia Bahkan, India dan Australia mengajukan agar permasalahan ini dibahas dalam agenda Sidang Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947.

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara. Latar Belakang Agresi Militer Belanda 2 Sebab atau latar belakang dari Agresi Militer Belanda 2 adalah karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan mengingkari janji yang sudah disepakati antara kedua belah pihak pada Perjanjian Renville. Agresi kedua yang dilakukan oleh Belanda benar-benar membuat Indonesia kewalahan menghadapinya, pihak militer Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting Indonesia, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lain. Kronologis Terjadinya Agresi Militer II Pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta wakil presiden merangkap perdana menteri tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Sementara itu keadaan dalam negeri sudah sangat tegang berhubung dengan oposisi yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat PKI dan sekutunya terhadap politik yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Oposisi ini meningkat setelah seorang tokoh komunis kawakan, Muso, yang memimpin pemberontakan PKI tahun 1926, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Muso sejak mudanya memang selalu bersikap radikal dan ia yang mendorong PKI untuk memberontak pada tahun 1926. Oposisi terhadap kabinet Hatta mencapai pucaknya ketika Sumarsono, pemimpin Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini segera ditumpas pemerintah Republik. Belanda hendak mempergunakan pemberontakan PKI itu sebagai alasan yang sangat baik untuk menyerang Republik dengan dalih membantu Republik melawan komunisme. Sebelum pasukan-pasukan Republik dapat beristirahat setelah beroperasi terus-menerus melawan PKI, Belanda menyerang lagi. Dini hari tanggal 19 Desember, pesawat terbang Belanda memborbardir Maguwo sekarang Bandara Adisucipto dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta ibu kota RI ketika itu, dapat dikuasai. Dalam suasana genting, pemerintah RI mengadakan rapat kilat dan menghasilkan keputusan darurat berikut. Melalui radiogram, pemerintah RI memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat RI PDRI di Presiden dan wakil presiden RI tetap tinggal dalam kota dengan resiko ditangkap Belanda, agar dekat dengan KTN yang sekarang berada di Kaliurang. Pimpinan TNI menyingkir keluar kota dan melancarkan perang gerilya dengan membentuk wilayah pertahanan sistem wehkreise di Jawa dan Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda menawan presiden, dan sejumlah pejabat. Soekarno diasingkan ke Prapat, Hatta ke Bangka, tetapi kemudian Soekarno dipindahkan ke Bangka. Sementara itu, Jenderal Soedirman memimpin TNI melancarkan perang gerilya di kawasan luar kota. Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda II Seperti kejadian sebelumnya dalam Perundingan Linggarjati, pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta wakil presiden merangkap perdana menteri tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Dini hari tanggal 19 Desember 1948, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo sekarang Bandara Adisucipto dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibu kota RI ketika itu, dapat dikuasai. Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer II Adapun tujuan Belanda mengadakan Agresi Militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan mengusai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pihak Belanda sengaja membuat kondisi pusat wilayah Indonesia tidak aman sehingga akhirnya diharapkan dengan kondisi seperti itu bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak Belanda. Selain itu bangsa Indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI dan TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Peran Jenderal Sudirman Dalam Agresi Militer Belanda 2 Serangan yang dilakukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 kemudian terdengar oleh Panglima Jenderal Sudirman, ia kemudian pada pagi itu juga sekitar jam 8 mengeluarkan perintah kilat melalui radio, hal ini dilakukan karena pada saat itu beliau sedang dalam kondisi tidak sehat sepenuhnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Jenderal Sudirman kemudian melaporkan kejadian serangan tersebut kepada presiden Soekarno. Dalam pelaporan tersebut, beliau masih harus didampingi oleh dokter pribadinya bernama dr. Suwondo. Tapi ternyata presiden sedang dalam ruang sidang kabinet, Sudirman enggan untuk masuk karena ia tidak merasa di undang. Akhirnya ia menunggu diluar tempat sidang sampai sidang selesai pada siang harinya. Sudirman juga didampingi oleh beberapa komandan perang, setelah sidang selesai dan Sudirman menemui Soekarno, keputusan yang didapat adalah Pemerintah Indonesia tetap berada di dalam Ibukota. Presiden kemudian membujuk Sudirman agar tetap tinggal didalam kota, karena kondisinya masih dalam keadaan sakit, tetapi usaha yang dilakukan Soekarno ditolak oleh Sudirman. Jenderal Sudirman akhirnya meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan perang gerilya di beberapa daerah di Jawa Tengah. Pemerintah Darurat Republik Indonesia Keputusan yang dilakukan Jendral Sudirman ternyata benar-benar keputusan yang tepat, karena para pemimpin yang ada di dalam kota Yogyakarta berhasil di tangkap. Mereka kemudian diasingkan keluar pulau jawa pada tanggal 22 Desember 1948. Ternyata sebelum pengasingan tersebut presiden Soekarno telah melakukan rencana persiapan pembentukan pemerintahan sipil di Sumatera, tugas tersebut dilakukan oleh Dewan Siasat. Presiden Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta telah membuat dan mengirim surat kuasa yang ditujukan kepada Menteri Kemakmuran yakni Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera, tepatnya Bukit Tinggi. Surat tersebut bersisi mengenai pembentukan kabinet dan pembentukan pemerintah sementara menggantikan pemerintah pusat. Syarifuddin akhirnya berhasil menjalankan tugasnya, ia berhasil membentuk pemerintahan sementara RI di Bukittinggi. Kembali lagi ke medan pertempuran, Jenderal Sudirman yang memilih untuk memimpin gerilya di luar Yogyakarta kemudian berhasil menempuh perjalanan lebih dari 1000 km. Ia memimpin perang gerilya selama 8 bulan di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur dalam keadaan sedang sakita, ia pun kadang-kadang ditandu apabila sudah tidak kuat berjalan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1949 Jenderal Sudirman kembali ke Kota Yogyakarta. Serangan Belanda ke Maguwo Tanggal 18 Desember 1948 pukul siaran radio dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan “Operasi Kraai.” Pukul pagi 1e para-compgnie pasukan para I KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul dilakukan briefing terakhir. Pukul Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo. Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai “Aksi Polisional”. Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggajati. Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 August 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question. Rakyat Indonesia tidak terima dengan adanya Agresi Militer Belanda, dengan terjadinya pemberontakan dimana-mana. Jalan perdamaian dilalui dengan adanya perjanjian Renville, dan tetapi perlu perjuangan yang sangat keras dalam menghadapinya. Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda II Keampuhan Strategi Diplomasi Dengan melancarkan agresi militernya yang kedua, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI beserta TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Tujuan Belanda itu dapat digagalkan oleh perjuangan diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi antara lain sebagai berikut Menunjukkan pada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai hasil Perundingan Renville. Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai, terbukti dari sikap, mentaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN. Membuktikan bahwa RI masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui PDRI dan keberhasilan TNI menguasau Yogyakarta selama 6 jam Serangan Oemoem 1 Maret. Kerja keras perjuangan diplomasi mampu mengundang simapti internasional terhadap Indonesia. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI dengan ancaman menghentikan bantuannya. Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militernya kedua. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebelum pasukan Belanda memasuki istana kepresidenan, Presiden Soekarno mengintruksikan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang kebetulan berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat, jika pemerintah RI Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi. Sesuai dengan instruksi itu, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kabinet PDRI Ketua perdana menteri merangkap menteri pertahanan dan penerangan Syafruddin Prawiranegara. Menteri luar negeri A. A. Maramis Menteri pendidikan dan kebudayaan merangkap menteri dalam negeri dan agam Teuku Moh. Hasan. Menteri keuangan merangkap menteri kehakiman Lukman Hakim. Menteri sosial dan perburuhan, pembangunan, organisasi pemuda dan keamanan Sutan Rasyid. Menteri pekerjaan umum merangkap menteri kesehatan Ir. Sitompul. Menteri perhubungan merangkap menteri kemakmuran Ir. Inderacaya. Selama agresi militer II, Belanda terus menerus memprogandakan bahwa pemerintahan di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dalam tubuh RI masih berlangsung. Bahkan, pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada wakil RI di PBB. Isinya, pihak Indonesia sekaligus mengundang simapti internasional. Atas dasar keberhasilan itu, para pemimpin PDRI sempat kecewa dengan tindakan para pemimpin RI di Bangka yang mengadakan perundingan dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga tidak menyetujui hasil Perundingan Roem-Roijen yang cenderung melemahkan wibawa Indonesia. Para pemimpin PDRI yakin bahwa kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu lebih banyak kepada Belanda. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan, berlangsung pertemuan antara para pemimpin PDRI dan pemimpin RI yang pernah ditawan di Bangka. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta. Hasil pertemuan itu adalah sebagai berikut. PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil Perundingan Roem Roijen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI. Pada hari itu juga, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta. Perundingan Roem-Roijen Untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II, PBB membentukUnited Nations Commission for Indonesia UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan mulai pada pertengahan April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Roijen. Tokoh UNCI yang berperan dalam perundingan adalah Merle Cohran dari Amerika Serikat. Perundingan banyak mengalami kemacetan sehingga baru mencapai kesepakatan pada awal Mei 1949. Hasil Perundingan Roem-Roijen Pernyataan Indonesia Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya. Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat. Pernyataan Belanda Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. Menyetujui RI sebagai negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat. Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 sampai 29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari kota Yogyakarta. Setelah itu, TNI memasuki kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juni 1949, presiden dan wakil presiden serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. Dampak Agresi Militer Belanda II bagi Bangsa Indonesia Adanya Agresi Militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta, bahkan Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga mampu dikuasai oleh Belanda. Selain itu presiden dan wakil presiden beserta sejumalh pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Penguasaan kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Belanda akhirnya dapat tergoyahkan dengan serangan yang terkenal dengan nama “Serangan Umum 1 Maret 1949 Yogyakarta”. Serangan yang dilakukan pasukan pimpinan kolonel Soeharto ini berhasil menduduki kota Yogyakarta walau hanya 6 jam saja. Dukungan kepada pasukan TNI pun diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ia juga melakukan penolakan segala kerjasama dengan pemerintah Belanda. Dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda dan secara terang-terangan melanggar Perjanjian Renville, kemudian tindakan tersebut mendapat perhatian dari PBB. Perserikatan Bangsa Bangsa kemudian mengeluarkan resolusi agar kedua belah pihak yakni pemerintah Belanda dan Republik Indonesia menghentikan segala permusuhan dan pertikaiannya. Resolusi tersebut dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 24 Januari 1949. Pihak Belanda terpaksa melanjutkan permasalahan ke meja perundingan, hal ini karena adanya tekanan dari Amerika Serikat. Apabila Belanda tidak mau mengadakan perundingan maka tidak akan pernah mendapat bantuan ekonomi dari AS. Setelah Belanda mau diajak kembali ke meja perundingan, maka Agresi Militer Belanda 2 telah berakhir. Agresi Militer Belanda 2 menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah banyaknya korban nyawa yang berjatuhan dalam peperangan yang telah berlangsung, kemudian peperangan tersebut membuat ekonomi Indonesia cenderung menurun karena fokus dalam peperangan. Dampak positifnya adalah menunjukan kepada dunia bahwa kekuatan TNI / Militer Indonesia masih ada dan menunjukan eksistensinya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah berlangsung. Demikianlah pembahasan mengenai Agresi Militer Belanda 2 Latar Belakang, Kronologi, Tujuan, Penyebab, Peran, Dampak dan Akhir semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. Baca Juga Pengertian, Tujuan, Dan Hak Istimewa VOC Beserta Faktor Penyebab Runtuhnya VOC Lengkap “Konvensi London Convention Of London Definisi & Isi Tahun 1814 Revolusi Rusia Latar Belakang, jalannya, Dan Dampak Beserta Akibatnya Secara Lengkap Revolusi Amerika Latar Belakang, Jalannya Revolusi, Dan Dampak Beserta Penyebabnya Lengkap Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari 3 Agresi Militer Belanda I Belanda mengerahkan pasukan ke Jakarta dan Bandung pada 21 juli 1947 dengan tujuan untuk menduduki Jawa Barat dan daerah-daerah strategis lainnya di Jawa seperti Surabaya dan Madura. Dengan cara ini akhirnya Belanda menguasai semua pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa. Demikian juga dengan daerah-daerah lainnya di Pada29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo. 1J27vRQ.

l7775fvwao.pages.dev/85

l7775fvwao.pages.dev/444

l7775fvwao.pages.dev/193

l7775fvwao.pages.dev/507

l7775fvwao.pages.dev/156

l7775fvwao.pages.dev/229

l7775fvwao.pages.dev/381

l7775fvwao.pages.dev/343

terjadinya agresi militer belanda membuat dunia internasional bersikap